Berikut Pendaftaran Siswa Baru Pakai NIK

Pemerintah membuat perubahan metode pendaftaran siswa baru dengan tak akan menggunakan Nomer Induk Siswa Nasional (NISN) . Nomer Induk Kependudukan (NIK) dapat jadikan data utama penerimaan siswa baru menurut zonasi ini.

Menteri Pendidikan serta Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengemukakan, Kemendikbud dapatkan support penuh dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) . Nota kesepakatan yang telah di tandatangani membuat perubahan skema penerimaan siswa baru yang kebanyakan menggunakan NISN saat ini berubah dengan NIK mulai PPDB tahun ini.

Baca Juga : Cara Menghitung Nilai IP dan IPK

“Kita ingin integrasikan pada Dapodik (Data Inti Pendidikan) dengan data Dukcapil Kemendagri. Semua siswa tak akan menggunakan NISN tetapi NIK (pada pendaftaran siswa baru) , ” tukasnya selepas pertemuan di Kantor Kemendikbud, Jakarta, tempo hari.

Muhadjir mengemukakan metode pendaftaran akan membuat perubahan skema lama. Dalam metode dulu, orang-tua ada ke sekolah buat mendaftar anaknya. Karena itu saat ini dengan support Kemendagri, malah sekolah dengan aparat desa serta kelurahan dapat mendata dan mengarahkan calon peserta didik masuk ke sekolah negeri yang dekat dengan tempat tinggalnya.

Dengan integrasi data ini, kata Muhadjir, karena itu jatidiri siswa seperti alamat serta keluarganya lantas dapat dideteksi. Penyepadanan data ini juga akan beri dukungan Mesti Belajar 12 Tahun. Tidak sekedar buat mendukung pendidikan resmi, tapi anak-anak yang belumlah masuk pendidikan nonformal lantas dapat di siapkan akses bersekolah.

Eks rektor Kampus Muhammadiyah Malang ini menjelaskan, Kemendikbud serta Kemendagri juga akan membuat team pendamping PPDB hingga sampai ke beberapa daerah. “Makanya, pertemuan ini buat memperdalam itu. Kelak team PPDB itu di samping Kemendikbud akan mendapat dukungan team dari Kemendagri. Ada satgasnya kelak lewat Dirjen Dukcapil, ” tukasnya.

Mendikbud mengapresiasi terdapatnya kerja sama ini. Dikarenakan walaupun tanggung jawab pendidikan, baik basic sampai menengah berada pada Kemendikbud, tetapi ada 2/3 masalah musti bekerjasama dengan Kemendagri. Masalahnya problem pendidikan ini merupakan masalah pemerintahan yang sama sama berkenaan pada satu kementerian dengan yang lain.

Artikel Terkait : Cara Menghitung Passing Grade SBMPTN

Dirjen Kependudukan serta Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Berbudi Fakrullo mengemukakan, pihaknya dapat beri dukungan seluruhnya metode pendaftaran siswa baru yang diputuskan Kemendikbud. Hal demikian mengintegrasikan data kependudukan dengan penerimaan siswa menurut zonasi. “Sehingga dengan NIK itu kelak saat diketik datanya di database kependudukan langsung didapati ia sekolah dimana, tinggal dimana, kelas berapakah, ” tuturnya.

Menurut Zudan, integrasi data ini juga termasuk pingin menyempurnakan program Lumrah 12 Tahun. Dikarenakan kalau ada anak yang putus sekolah, Kemendikbud dapat cepat tahu. Di lain bidang, Mendikbud lantas dapat turun menyuruh dinas buat menindaklanjuti. Kemendagri bisa pula menyuruh kepala daerah buat periksa faktor apakah ada anak itu dapat putus sekolah. Pemerintah bisa pula bersinergi memberi beasiswa, baik dari APBN serta atau APBD.

Terkecuali itu, Kemendagri dapat mengerjakan pembinaan buat daerah yang masih tetap malas mengaplikasikan metode zonasi. “Akan ada pembinaan buat daerah, dikarenakan metode zonasi adalah program nasional karena itu pemerintah daerah jadi penyelenggara pendidikan mesti patuh azas dengan program nasional, ” tukasnya.

Pembinaannya, yaitu dengan bagian publikasi, pandangan, serta saat masih tetap mangkir, karena itu dapat dipakai sangsi sesuai sama UU No 9/2015 Pemerintah Daerah.

Pengamat pendidikan dari UPI Said Hamid Hasan memiliki pendapat, pemerintah mesti dapat pastikan jika semua anak, baik yang telah terekam NIK ataupun belumlah ada NIK-nya dapat diyakinkan bersekolah. “Bukankah lebih baik kita pakai NISN lantaran ini isyarat kenal ia jadi siswa. Jika NIK kan dipunyai masyarakat yang bersekolah serta tdk bersekolah, ” tukasnya.

Said mengemukakan, terdapatnya ketetapan baru ini tdk bisa disebabkan cuma pingin menonjolkan diri lewat ketetapan yang dibuat. Metode pemerintahan lantas tdk berjalan lantaran tdk ada agunan keberlanjutan. Terkecuali itu, negara cuma keluarkan uang banyak yang percuma cuma buat satu ketetapan baru.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *